KANALBORNEO. COM- SENDAWAR.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ( DPMK) Kutai Barat menggelar Rapat Koordinasi ( Rakor) kelembagaan ‘ New Posyandu’ dan Tata Kelola Lembaga Adat Kampung ( LAK),
Rakor yang di hadiri Camat, Petinggi, Kepala Adat dan Ketua Posyandu kampung se Kabupaten Kutai Barat dengan Narasumber dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat.(ATJ), Jumat ( 2/5/2025).
Dalam sambutannya Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin berharap melalui kegiatan ini dapat mendukung terwujudnya optimalisasi peningkatan fungsi dan peran posyandu serta lembaga adat dalam mendukung arah pembangunan.Ia menggingatkan kepada penggiat lembaga Posyandu perlu ditekankan kembali bahwa pembinaan posyandu harus dilaksanakan dengan terintegrasi.
Dan ini memerlukan sinergi seluruh lini tanpa terkecuali. Kehadiran dan keseriusan Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti serta menindaklanjuti kegiatan ini tentu diharapkan akan memberikan makna tersendiri dalam peningkatan pemahaman, penguatan peran dan fungsi posyandu. Wujudkan komitmen saudara sekalian melalui sektor-sektor terkait demi optimalnya kelembagaan posyandu.
Hal senada Bupati ungkap untuk Lembaga Adat Bupati meminta harus memperkuat kelembagaannya, demi mengupayakan kehidupan masyarakat yang beradat dan berbudaya.
“Kita semua harus kompak dan bersatu mendukung terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan. Terlebih ditengah gempuran kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan era keterbukaan tanpa batas dalam segala bentuk sektor baik informasi dan arus pengaruh, budaya dan nilai-nilai dari luar, “tegasnya.
Sehingga harapannya melalui optimalisasi peran lembaga adat, masyarakat Kutai Barat tetap menjunjung tinggi nilai adat istiadat, kedepan masyarakat Kutai Barat yang beradat ini semakin berdaya, dewasa dalam bersikap
Terpisah Kepala DPMK Kubar, Erik Victory mengungkapkan Rakor ini digelar untuk menyatukan pemahaman dan langkah strategis dalam membangun dia pilar penting di tingkat kampung yaitu New Posyandu yang merupakan transformasi Pos Pelayanan Terpadu ditandai dengan perubahan pemberian pelayanan kepada Masyarakat yang tidak hanya pada bidang kesehatan.
Namun Posyandu dapat bergerak melayani 6 bidang standar pelayanan minimal ( SPM) yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas) dan Sosial,” terangnya.
Tak lupa Kepala DPMK menyampaikan kabar gembira pemberian insentif kader Posyandu ditingkat kelurahan yang semula Rp 50.000/per kader akan bertambah menjadi Rp 300.000/per kader perbulan.
“Rakor ini juga bentuk komitmen kita bersama untuk memperkuat kelembagaan masyarakat dan pelestarian adat dan budaya kampung di Kutai Barat, “tandasnya.
Penulis : Lie
