KANALBORNEO.COM, JAKARTA–
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan langkah konkret dalam memperkuat struktur internal. Fokus utama kali ini adalah transformasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan di seluruh pelosok Indonesia.
Dalam Rapat Pembahasan Konsep OTK Kantor Pertanahan yang digelar secara daring pada Senin (11/05/2026), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya adaptasi organisasi terhadap karakteristik daerah masing-masing.
“Transformasi OTK perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis kewilayahan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah yang beragam,” ujar Ossy Dermawan.
Poin Utama Transformasi OTK
Transformasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi besar untuk mencapai beberapa target kunci:
Penguatan Pemahaman Lapangan: Petugas diharapkan lebih responsif terhadap karakteristik unik di setiap wilayah.
Deteksi Dini Konflik: Meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi potensi persoalan pertanahan sebelum berkembang menjadi sengketa yang kompleks.
Integrasi Data Digital & Spasial: Mendukung digitalisasi layanan agar lebih transparan, cepat, dan akurat.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat akan layanan pertanahan yang semakin modern dan efisien. Dengan OTK yang lebih lincah dan adaptif, Kementerian ATR/BPN berkomitmen hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia.#Aisyah.
