KANALBORNEO.COM, JAKARTA
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat langkah transformasi digital dalam pengelolaan arsip pertanahan. Langkah strategis ini diambil guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat.
Peralihan dari arsip konvensional menuju sistem elektronik dinilai bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah tuntutan zaman. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Webinar Kearsipan ATR/BPN Tahun 2026 bertema “Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Arsip Elektronik yang Akuntabel” di Jakarta, Rabu (06/05/2026).
“Peralihan arsip pertanahan ke bentuk elektronik merupakan sebuah keniscayaan di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan yang semakin efisien,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Melalui digitalisasi ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan pengelolaan dokumen yang memenuhi tiga kriteria utama, yaitu autentik, utuh, dan terpercaya. Sistem kearsipan modern ini diproyeksikan membawa dampak positif yang luas, antara lain:
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Memudahkan pelacakan dokumen dan menutup celah manipulasi data pertanahan.
Pengambilan Kebijakan Berbasis Data: Menyediakan akses data yang cepat dan akurat bagi internal kementerian untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Penyelamatan Memori Kolektif Bangsa: Menjaga dokumen-dokumen pertanahan bersejarah dan bernilai tinggi agar tetap aman dari kerusakan fisik dan bencana.
Transformasi ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian ATR/BPN dalam meninggalkan pola birokrasi lama menuju tata kelola modern berstandar kelas dunia, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang maksimal atas aset tanah milik masyarakat.#Randy
