KANALBORNEO.COM, JAKARTA –
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menerima hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM pada Senin (13/7/2026).
Hasil kajian ini menjadi masukan strategis bagi kementerian dalam upaya memperkuat penanganan konflik agraria ke depan. Fokus utamanya adalah penyempurnaan kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menghadirkan solusi yang lebih humanis dan adil dalam setiap penyelesaian sengketa lahan, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak terkait.#Rasyid
