KANALBORNEO.COM,SENDAWAR-
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) bersama jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat (Kantah Kubar) terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan terpercaya. Komitmen ini diwujudkan melalui optimalisasi layanan Whistleblower System (WBS) untuk melaporkan segala indikasi perbuatan tindak pidana korupsi.
Melalui sistem pengaduan ini, masyarakat maupun pihak internal dapat melaporkan dugaan pelanggaran dengan mekanisme yang jelas dan akuntabel. Berbagai ketentuan penting telah diatur secara transparan, mulai dari:
Tahapan Alur Pengaduan: Prosedur pelaporan yang sistematis bagi pihak pelapor.
Hak dan Kewajiban Pelapor: Perlindungan dan tanggung jawab yang melekat selama proses pengaduan berlangsung.
Kriteria Kasus: Batasan jenis kasus yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut melalui sistem WBS.
Langkah ini menjadi bagian dari penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian ATR/BPN, guna memastikan seluruh pelayanan pertanahan berjalan secara profesional, bersih dari praktik KKN, dan berintegritas tinggi di wilayah Bumi Tanaa Purai Ngeriman.*
