KANALBORNEO.JAKARTA-
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya pengaturan yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan bahwa seluruh tujuan dan sasaran program strategis tersebut dapat tercapai secara optimal di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wamen ATR/Waka BPN saat hadir sebagai narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan” yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) secara daring.
Penguatan Tata Kelola Administrasi Pertanahan
Dalam forum diskusi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan tersebut, dibahas secara mendalam bagaimana regulasi dan tata cara pengaturan Reforma Agraria memberikan dampak langsung terhadap efektivitas tata kelola administrasi pertanahan di Indonesia.
”Pelaksanaan Reforma Agraria membutuhkan pengaturan yang lebih menyeluruh untuk memastikan tujuan program dapat tercapai dengan baik,” ungkap Ossy Dermawan dalam pemaparannya.
Melalui keikutsertaan dalam forum strategis ini, Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pengawas eksternal, guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kelas dunia.*
