KANALBORNEO.COM.JAKARTA-
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui target perluasan pendaftaran tanah lewat Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025–2029 yang didukung oleh Bank Dunia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam acara Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Investasi Strategis untuk Tata Kelola Jangka Panjang
Dalam keterangannya, Sekjen ATR/BPN menekankan bahwa program ini memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan sektor pertanahan di Indonesia.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Pelaksanaan program ILASPP ini diharapkan dapat mengakselerasi pendaftaran tanah secara nasional, sekaligus mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin modern, transparan, dan berstandar global sejalan dengan visi Kementerian ATR/BPN menuju pelayanan kelas dunia.*
