KANALBORNEO.COM,SENDAWAR-
Langkah tegas diambil pemerintah dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menertibkan 11 korporasi yang terbukti terlibat dalam kasus karhutla melalui evaluasi dan pengkajian Hak Guna Usaha (HGU).
Penertiban ini dilakukan secara terukur, mulai dari pencabutan HGU secara keseluruhan, pencabutan sebagian, hingga keputusan untuk tidak memperpanjang atau memperbarui izin perusahaan yang bersangkutan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa rekomendasi penertiban ini merupakan tindak lanjut dari temuan aparat penegak hukum.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (09/11/2026).
Langkah penertiban ini menjadi komitmen serius pemerintah dalam menegakkan hukum pertanahan sekaligus melindungi kelestarian lingkungan dari kerusakan akibat alih fungsi lahan yang tidak bertanggung jawab.*
