
KANALBORNEO.COM, JAKARTA-
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) pada Selasa (17/11/2026).
Dua rekomendasi tersebut memuat sejumlah masukan penting yang disiapkan sebagai bahan evaluasi bagi Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat kualitas perumusan serta pelaksanaan kebijakan pertanahan dan tata ruang ke depan.
Penekanan utama dari masukan lintas kementerian ini mengarah pada penguatan perspektif hukum sekaligus penghormatan terhadap aspek hak asasi manusia dalam setiap tahapan kebijakan dan pelayanan publik.
Melalui penyerahan rekomendasi ini, koordinasi antarlembaga diharapkan terus mendorong tata kelola kebijakan pertanahan yang semakin berkeadilan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak warga negara di seluruh daerah

