

KANALBORNEO.COM, JAKARTA-
Proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat kini memiliki kejelasan alur melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 14 Tahun 2024. Regulasi tersebut membagi tahapan pelaksanaannya ke dalam dua fase utama agar kepastian hukum hak komunal dapat terwujud secara tertib.
Tahap pertama adalah penetapan subjek hukum masyarakat hukum adat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Setelah subjek hukum ditetapkan, proses berlanjut ke tahap kedua berupa pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN.
Kelancaran dua tahapan tersebut tidak bertumpu pada satu pihak semata. Selain membutuhkan partisipasi aktif serta kesiapan masyarakat hukum adat itu sendiri, koordinasi dan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait menjadi kunci agar setiap proses verifikasi hingga penerbitan dokumen berjalan mulus.
Di daerah dengan kekayaan ruang hidup komunal dan tradisi adat yang kuat seperti Kabupaten Kutai Barat, kejelasan regulasi serta sinergi antarlembaga ini menjadi pijakan penting dalam menjaga hak masyarakat hukum adat sekaligus menata administrasi pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan

