KANALBORNEO. COM, JAKARTA
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali merilis rangkuman capaian kinerja pimpinan melalui program “ATR/BPN Update” pada pertengahan April 2026. Video dokumentasi tersebut merangkum seluruh rangkaian agenda strategis yang dijalankan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, selama satu pekan ke belakang dalam upaya mempercepat reformasi agraria di Indonesia.
​Dalam sepekan terakhir, Menteri Nusron Wahid terpantau fokus pada agenda penguatan kepastian hukum aset keagamaan dan penyelesaian sengketa tanah di berbagai wilayah. Salah satu poin utamanya adalah kunjungan kerja ke daerah untuk menyerahkan sertipikat tanah wakaf secara langsung. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa tanah-tanah milik organisasi kemasyarakatan dan tempat ibadah memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk menghindari konflik di masa depan.
​Di sisi lain, Wakil Menteri Ossy Dermawan mengawal serangkaian koordinasi terkait sinkronisasi tata ruang nasional yang terintegrasi. Ia aktif melakukan audiensi dengan berbagai kepala daerah guna memastikan rencana tata ruang wilayah selaras dengan proyek strategis nasional. Fokus Wamen Ossy mencakup optimalisasi pemanfaatan lahan agar lebih produktif namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.
​Selain agenda lapangan, pimpinan Kementerian ATR/BPN juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan pertanahan dalam rapat internal bersama jajaran kantor wilayah. Menteri Nusron menegaskan bahwa transparansi dan kecepatan layanan adalah harga mati bagi birokrasi modern. Penguatan sistem elektronik terus dipacu agar masyarakat dapat mengurus dokumen pertanahan dengan lebih mudah, murah, dan bebas dari praktik pungutan liar.
​Rangkuman kegiatan selama satu minggu di pertengahan April ini menjadi bukti nyata komitmen kementerian dalam melayani rakyat. Melalui sinergi antara Menteri dan Wakil Menteri, ATR/BPN terus berupaya mewujudkan tata kelola agraria yang adil dan transparan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan kinerja kementerian melalui kanal digital resmi guna mendapatkan informasi valid terkait program sertipikasi dan kebijakan pertanahan terbaru.#Reihnard
