KANALBORNEO. COM, JAWA BARAT.
Langkah kaki Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berlanjut ke Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Indramayu di tengah rintik jadwal kunjungan kerjanya di Jawa Barat. Kedatangannya tidak sekadar untuk bersilaturahmi, namun membawa misi penting mengenai kepastian hukum aset keagamaan. Suasana hangat kekeluargaan khas santri menyambut kehadiran Menteri Nusron saat ia berbaur dengan para pengurus dan tokoh agama setempat.
​Inti dari kunjungan ini adalah penyerahan secara simbolis Sertipikat Tanah Wakaf kepada pengurus Nahdlatul Ulama Indramayu. Dengan senyum merekah, Menteri Nusron menyerahkan dokumen berharga tersebut sebagai bukti sah kepemilikan tanah yang kini telah terlindungi secara hukum. Penyerahan ini menjadi bagian dari komitmen kementerian untuk mempercepat sertifikasi rumah ibadah dan aset sosial guna menghindari potensi sengketa di masa depan.
​Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan bahwa legalitas tanah melalui sertipikat hanyalah langkah awal dari sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Ia mengingatkan bahwa aset yang telah disertipikatkan jangan sampai dibiarkan menjadi lahan tidur atau sekadar status di atas kertas. Sebaliknya, tanah-tanah tersebut harus dikelola secara kreatif agar mampu memberikan dampak ekonomi maupun sosial yang nyata bagi warga sekitar.
​”Sertipikat ini adalah amanah. Saya mengajak seluruh pengurus NU untuk berperan aktif menyebarkan manfaat nyata dari tanah-tanah wakaf ini untuk kemaslahatan masyarakat banyak,” ujar Nusron Wahid di hadapan para hadirin. Ia berharap aset tersebut bisa dikembangkan menjadi sarana pendidikan, pusat pemberdayaan ekonomi, atau fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh lintas kalangan, sehingga nilai pahala jariyahnya terus mengalir.
​Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut diakhiri dengan doa bersama dan diskusi ringan mengenai percepatan sertifikasi aset umat di wilayah Indramayu. Melalui momentum ini, kementerian ATR/BPN menegaskan dukungannya terhadap organisasi keagamaan dalam menjaga aset mereka, sekaligus memastikan bahwa setiap jengkal tanah wakaf di Indonesia memiliki payung hukum yang kuat untuk mendukung pembangunan peradaban bangsa.
