KANALBORNEO.COM, JAKARTA-
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan pertanahan tidak hanya fokus pada kecepatan administratif, namun juga pada penguatan nilai-nilai integritas. Upaya ini dilakukan guna memastikan setiap proses birokrasi di sektor pertanahan berjalan secara bersih dan profesional di seluruh tingkatan kantor wilayah maupun kantor pertanahan.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari transformasi besar untuk menghadirkan institusi yang modern dan terpercaya. Dengan mengedepankan transparansi dalam setiap alur kerja, masyarakat kini memiliki akses yang lebih jelas untuk memantau proses layanan mereka, sehingga celah-celah praktik ilegal dapat diminimalisir secara efektif.
“Komitmen Kementerian ATR/BPN tidak hanya tentang pelayanan, tetapi tentang menjaga kepercayaan publik,” tulis pernyataan resmi kementerian terkait agenda penguatan akuntabilitas. Hal ini menekankan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah merupakan prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Melalui penerapan sistem yang lebih akuntabel dan terukur, layanan pertanahan terus dibangun menjadi lebih profesional dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Kementerian senantiasa mendorong seluruh jajaran pegawai untuk menjunjung tinggi kode etik ASN demi mewujudkan birokrasi yang melayani dengan hati dan memberikan kepastian nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
