KANALBORNEO.COM, JAKARTA
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 (Rp10,6 triliun) untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (11/06/2026).
Dalam penjelasannya, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa penyusunan struktur anggaran tersebut telah mengacu pada regulasi perencanaan nasional yang berlaku.
“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen,” ujar Menteri Nusron di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Selain porsi terbesar untuk dukungan manajemen, Kementerian ATR/BPN juga membagi sisa anggaran untuk dua program strategis lainnya. Program pengelolaan dan pelayanan pertanahan diusulkan mendapatkan alokasi sebesar Rp2,56 triliun atau setara dengan 24,2 persen. Sementara itu, untuk program penyelenggaraan penataan ruang, diusulkan anggaran sebesar Rp724 miliar atau sekitar 6,8 persen.
Rapat kerja ini menjadi langkah awal krusial bagi Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan dukungan legislatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, serta terpercaya di seluruh penjuru Indonesia, termasuk dalam mendukung zona integritas dan tata ruang yang lebih terintegrasi pada tahun 2027 mendatang
