KANALBORNEO.COM, SENDAWAR-
Di salah satu sudut kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, sebuah buku agenda tebal bergaris yang lusuh pernah menjadi ‘benda paling menentukan’. Di lembaran itulah, Bagian Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Barat dulunya mencatat lalu lintas penggunaan fasilitas daerah—mulai dari jadwal ruang rapat hingga ketersediaan kunci mobil dinas.
Namun, cara kerja konvensional yang kerap memicu gesekan dan salah paham itu resmi ditutup. Bagian Umum Setkab Kutai Barat memilih keluar dari zona nyaman dengan meluncurkan terobosan berani: PRO-KUBAR (Pelayanan Reservasi Online Kendaraan dan Ruangan Kutai Barat).
Inovasi berbasis situs web di laman prokubar.com ini resmi diperkenalkan ke publik pada Kamis (17/9). Lewat platform ini, Bagian Umum bertransformasi total dari sekadar ‘penjaga gerbang manual’ menjadi pengelola aset daerah yang modern, terbuka, dan transparan.
“Selama ini persoalan klasik di lingkungan perkantoran pemerintah berkisar pada jadwal ruang rapat yang bertabrakan dan ketidakjelasan alokasi kendaraan operasional. Melalui transparansi platform digital ini, penggunaan aset daerah menjadi jauh lebih tertata, efisien, dan akuntabel,” ujar Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kutai Barat, Sulhendi, Selasa (22/9/2026).
Inovasi yang digagas Bagian Umum Setkab ini tak sekadar memindahkan sistem ke dunia maya, melainkan mendobrak kerumitan birokrasi yang selama ini menyita waktu para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebelum ada PRO-KUBAR, pegawai harus datang langsung di Bagian Umum hanya untuk memastikan ketersediaan sarana. Kini, lewat sentuhan layar ponsel pintar, status ruangan maupun armada kendaraan operasional dapat dipantau secara real-time. Kepastian jadwal pertemuan dinas yang dulunya memakan waktu berjam-jam, kini selesai dalam hitungan menit.
Langkah efisiensi yang digagas Kabag Umum Setdakab Kubar Sulhendi, ini secara langsung memberikan ruang bagi para pegawai untuk lebih fokus pada pelayanan publik dan program kerja strategis.
“Penghematan waktu dan kejelasan alokasi fasilitas kerja ini secara langsung akan mendorong produktivitas seluruh aparatur. Semua jadwal tercatat jelas pada sistem, sehingga tidak ada lagi ruang untuk perdebatan administratif yang tidak perlu,” jelas Sulhendi.
Keberanian inovasi Bagian Umum Setkab Kutai Barat juga terlihat dari komitmennya menutup rapat-rapat praktik tidak transparan. Sistem baru ini secara otomatis menghapus kebiasaan “titip pesan”, mengandalkan kedekatan personal, atau melompati prosedur demi mendapatkan fasilitas.Sistem digital yang dibangun ini menyetarakan hak seluruh instansi.
Namun, Sulhendi menyadari bahwa secanggih apa pun platform yang dikembangkan Bagian Umum, ujian terbesarnya tetap pada kedisiplinan para pengguna di lapangan.
“Perubahan sistem ini wajib diimbangi dengan kedisiplinan seluruh aparatur sipil negara dalam mematuhi alur reservasi digital. Kami tidak ingin ada lagi yang kembali ke jalur belakang atau mempraktikkan cara-cara lama yang tidak transparan,” tegas Sulhendi.
Guna menjaga keandalan inovasi ini, Bagian Umum Setkab Kutai Barat juga memasang benteng pertahanan di sektor infrastruktur teknologi. Laman prokubar.com terus dipantau agar memiliki kecepatan akses yang memadai serta tangguh dari ancaman peretasan siber.
Bagi Bagian Umum, stabilitas server adalah kunci utama. Pembatalan rapat atau tertundanya mobil operasional akibat gangguan sistem adalah hal yang pantang terjadi.
“Platform digital ini harus terus dipastikan stabil, aman dari berbagai ancaman peretasan, dan selalu responsif ketika diakses oleh para pegawai di setiap saat. Pemeliharaan sistem secara berkala menjadi komitmen kami agar layanan internal ini berjalan tanpa hambatan,” tandasnya.
Melalui PRO-KUBAR, Bagian Umum Setkab Kutai Barat berhasil membuktikan bahwa reformasi birokrasi bisa dimulai dari pembenahan rumah tangga sendiri. Langkah ini sekaligus menjadi proyek percontohan tata kelola internal berbasis digital di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
Keberhasilan Bagian Umum dalam meruntuhkan sekat-sekat cara lama diharapkan dapat menularkan semangat digitalisasi ke unit pelayanan publik lainnya di Kutai Barat. Bukan sekadar memindahkan berkas ke layar kaca, melainkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang jujur, cepat, dan transparan.#DN.
