KANALBORNEO.COM,JAKARTA-
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mempublikasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2026.
Regulasi baru ini mengatur secara komprehensif mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
​Penerbitan aturan ini merupakan langkah strategis kementerian dalam mengoptimalkan struktur kelembagaan agar semakin responsif, profesional, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima kepada masyarakat.
Dengan adanya penyesuaian organisasi dan tata kerja ini, tata kelola di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan semakin efektif dan akuntabel.
​Bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan yang ingin menelaah substansi dari regulasi tersebut, dokumen resmi dapat diakses dan diunduh secara langsung melalui laman JDIH ATR/BPN di https://jdih.atrbpn.go.id/ atau dengan memindai kode QR yang tersedia.
Kemudahan akses ini juga didukung melalui aplikasi JDIH ATR/BPN, sehingga publik dapat dengan praktis memantau berbagai produk hukum serta informasi terkini seputar regulasi pertanahan nasional.#Aisyah
