KANALBORNEO.COM. JAKARTA.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai penyesuaian pola kerja ASN.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beliau menjamin bahwa seluruh urusan pertanahan tetap akan berjalan secara optimal dan inklusif di seluruh unit kerja.
Pola kerja ini diatur secara proporsional antara WFH dan Work From Office (WFO), baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengaturan tersebut bertujuan agar kehadiran fisik pegawai tetap seimbang dengan layanan digital, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang ramah dan profesional.
Guna menjaga performa layanan, kementerian terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta menyediakan kanal pengaduan bagi warga. Melalui integrasi layanan daring dan luring, Kementerian ATR/BPN memastikan setiap proses tetap memenuhi standar waktu dan mutu yang telah ditetapkan
