KANALBORNEO.COM, SEMARANG-
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa disiplin, pembagian tugas yang jelas, dan tata kelola organisasi yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Hal tersebut disampaikan Nusron saat memberikan pembekalan dalam Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) Angkatan VIII yang digelar di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/05/2026).
Di hadapan para kader BANSER dari berbagai wilayah di Indonesia, Menteri Nusron menjelaskan bahwa sebuah organisasi yang kuat tidak boleh berjalan tanpa arah. Organisasi wajib memiliki aturan main, sistem kerja, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar setiap fungsi dan lini dapat berjalan secara optimal.
“Organisasi yang kuat harus didukung oleh sistem yang mapan, bukan hanya bergantung pada satu figur pemimpin,” ujar Nusron.
Lebih lanjut, Nusron menekankan pentingnya penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberanian dalam melakukan pendelegasian kewenangan. Menurutnya, distribusi tanggung jawab yang merata akan membuat roda organisasi bergerak lebih dinamis dan tidak kaku.
Melalui penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas SDM ini, diharapkan organisasi—baik di pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan seperti BANSER—mampu bekerja dengan karakteristik sebagai berikut,
Lebih Efektif, mampu mencapai target dengan efisiensi tinggi. Solid, memiliki koordinasi yang kuat antar lini tanpa tumpang tindih tugas. Bermanfaat Luas, mampu memberikan kontribusi dan manfaat nyata yang lebih besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Acara SUSBANPIM Angkatan VIII ini menjadi momentum strategis bagi para kader pimpinan Banser untuk menyerap insting kepemimpinan dan manajemen organisasi modern langsung dari praktisi pemerintahan# Randy.
