KANALBORNEO.COM, JAKARTA
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para kepala daerah se-Kalimantan Selatan di Jakarta, Rabu (13/05/2026). Pertemuan strategis ini diselenggarakan guna memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai isu krusial terkait pertanahan serta penataan ruang di wilayah tersebut.
Dalam arahannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Meski demikian, ia mengingatkan agar penetapan tersebut tetap berjalan selaras demi memastikan target LP2B di tingkat nasional tetap terpenuhi dengan baik.
Selain fokus pada ketahanan pangan, Menteri Nusron juga mendorong percepatan penyelesaian legalitas di sektor perkebunan kelapa sawit. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk mendorong para pelaku usaha segera mengurus Hak Guna Usaha (HGU) agar status hukum lahan menjadi lebih jelas, transparan, dan menciptakan ketertiban administrasi pertanahan.
Melalui rakor ini, hubungan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan Selatan diharapkan semakin solid. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat, sekaligus memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan agraria yang masih dihadapi di daerah.#Aisyah.
