KANALBORNEO.COM, SLEMAN.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa seluruh langkah transformasi yang tengah dilakukan kementeriannya harus bermuara pada kemudahan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Fokus pembaruan saat ini diarahkan secara khusus pada penguatan struktur organisasi serta peningkatan kualitas layanan, terutama dalam hal pelayanan Peralihan Hak dan Pengukuran.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi Transformasi Layanan Pertanahan bersama para Kepala Kantor Wilayah dan 148 Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia. Kegiatan strategis ini berlangsung di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, pada Jumat (4/9/2026).
“Jadi ending-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan? Jadi ending-nya ini adalah untuk memudahkan,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya.
Melalui arah tersebut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan bahwa setiap pembaruan struktural maupun operasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik. Langkah ini sekaligus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran satuan kerja di daerah untuk terus menghadirkan layanan pertanahan yang semakin cepat, transparan, profesional, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat.#Randy
