KANALBORNEO.COM, JAKARTA-
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah nyata ini diwujudkan melalui penyerahan sertipikat tanah kepada warga MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar.
Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan secara langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, didampingi oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), M. Rifqinizamy Karsayuda, pada Rabu (2/9/2026).
Wamen Ossy Dermawan dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian atau bangunan yang layak, tetapi juga memastikan legalitas alas hak atas tanahnya terjamin secara hukum.
“ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI beserta anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya kemudian bangunan (rumah) layak yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintah,” ujar Wamen Ossy usai menyerahkan sertipikat.
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif ini diapresiasi sebagai langkah progresif untuk melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat kecil, sekaligus meminimalisasi potensi sengketa lahan di kemudian hari. Dengan mengantongi sertipikat resmi, masyarakat Desa Mekar kini memiliki pegangan hukum yang kuat atas aset tanah yang mereka tempati, yang juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga secara mandiri.#ARIS.
