KANALBORNEO.COM, JAKARTA
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Pembahasan ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait demi menyempurnakan substansi regulasi agar mampu menjawab berbagai persoalan agraria di Indonesia.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan strategis ini. Pelibatan banyak pihak diharapkan dapat menghasilkan payung hukum yang komprehensif dan tepat sasaran.
“Proses penyusunan ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kami sangat mengharapkan masukan, arahan, dan dukungan dari para hadirin yang hadir agar Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria ini dapat menghadirkan keadilan agraria dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ossy Dermawan saat membuka Konsinyering Penyusunan dan Pembahasan RUU Reforma Agraria di Jakarta, Senin (14/09/2026).
Melalui penyusunan RUU ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendorong pemerataan struktur penguasaan tanah serta menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.#Rasyid
