Aksi Damai TBBR Di PT TCM, Pemkab Kubar Gelar Rakor, Bentuk Tim Validasi.

KANALBORNEO. COM, SENDAWAR- 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait terganggunya operasional PT Trubaindo Coal Mining (TCM) dengan Aksi Damai yang digelar oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR). Selasa (21/10/2025). Aksi Damai TBBR dipicu, persoalan lahan antara warga dan PT TCM.

Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin yang turut hadir, meminta semua pihak agar bisa menahan diri dan tetap menjaga kondusifitas Kabupaten Kutai Barat, mengingat kegiatan Festival Dahau dalam rangka memperingati HUT ke -26 Kabupaten Kutai Barat.

“Pemkab Kubar mendorong dibentuk Tim Validasi untuk menyelesaikan persoalan ini, ” ucapnya.

Adapun Rakor menghasilkan beberapa poin diantaranya, pertama dalam rangka fasilitasi permasalahan lahan antara PT TCM dengan Kincan ahli waris dari (Alm) Neten serta TBBR Kubar (Pendamping) sepakati dibentuk tim Validasi dan verifikasi pemberian tali asih Kabupaten Kutai Barat, dengan anggota terdiri dari OPD Terkait Polres Kutai Barat, Kodim Kutai Barat, Kejaksaan Kutai Barat Presidium Dewan Adat Kutai Barat, Badan Pertanahan Nasional Kutai Barat dan UPTD KPHP Damai.

Pertama Dalam rangka fasilitasi permasalahan lahan antara PT. TCM dengan Sdra Kincan ahli waris Alm Neten (Pendamping Ormas TBBR) disepakati akan di bentuk Tim Validasi dan Verifikasi pemberian tali asih Kabupaten Kutai Barat dengan anggota terdiri dari OPD Terkait,Polres Kutai Barat,Kodim Kutai Barat,Kejari Kutai Barat,Presedium Dewan Adat Kutai Barat,Badan Pertanahan Nasional dan UPTD. KPHP Damai.

Kedua, Selama proses pelaksanaan tugas Tim Validasi dan Verifikasi semua pihak wajib menjaga konduaifitas dan Kamtibmas di kabupaten Kutai Barat.

Ketiga, Masing-Masing pihak baik dari PT. TCM dan pihak Sdra Kincan ahli waris dari Alm Neten (Pendamping Ormas TBBR) wajib .enyampaikan alat bukti berupa data/dokumen/saksi kepada tim validasi dna verifikasi.

Keempat, Tim Validasi dan Verifikasi melaksanakan tugas dan menyampaikan laporan maksimal 40 (Empat Puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan SK Bupati Kutai Barat.

Kelima, Polres Kutai Barat akan menindaklanjuti laporan Polisi dari PT. TCM dan dari Ormas TBBR sesuai dengan SOP yang berlaku.

Penulis : Lie.