KANALBORNEO.COM, JAKARTA
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Langkah ini diambil guna memperkuat sistem pengamanan serta mempercepat pemulihan aset di bidang pertanahan. Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor BPA Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Rabu (10/06/2026).
Kerja sama yang diinisiasi melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN ini dirancang untuk menyatukan instrumen kedua lembaga. Ruang lingkup kesepakatan mencakup aspek krusial, mulai dari pertukaran data dan informasi, dukungan identifikasi, pelacakan, hingga pengamanan dan pemulihan aset pertanahan yang bermasalah secara hukum.
Selain fokus pada penyelamatan aset, kedua instansi berkomitmen untuk memperketat koordinasi dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Sinergi ini juga menjadi sinyal kuat bagi para pelaku kejahatan pertanahan, karena kedua lembaga sepakat untuk meningkatkan eskalasi dalam upaya pemberantasan mafia tanah serta penyelamatan aset milik negara yang selama ini dikuasai secara ilegal.
Melalui integrasi tata kelola aset yang lebih efektif dan transparan ini, Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung RI menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kepastian hukum di tengah masyarakat. Langkah progresif ini diharapkan tidak hanya mampu melindungi hak-hak warga negara yang menjadi korban mafia tanah, tetapi juga mengoptimalkan pemulihan kerugian finansial negara secara signifikan.
