KANALBORNEO.COM, JAKARTA
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pemerintah Daerah untuk menjalankan 9 Program Kerja Sama Transformasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola yang bersih di sektor pertanahan.
Sinergi lintas lembaga tersebut dirancang untuk mencapai tiga target utama, yaitu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, menjamin kepastian hukum atas hak tanah bagi warga maupun aset Pemerintah Daerah, serta mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Melalui program ini, seluruh sistem administrasi pertanahan dipacu untuk bergerak lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Sebagai langkah awal, implementasi sembilan program kerja sama ini akan berfokus di tiga wilayah percontohan (pilot project), yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Keberhasilan di tiga provinsi tersebut nantinya akan menjadi acuan nasional untuk mendorong transformasi pelayanan pertanahan yang maju, modern, dan tepercaya di seluruh Indonesia.
