KANALBORNEO.COM, NTB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh pengurus organisasi keagamaan Islam di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berkolaborasi dalam menuntaskan sertipikasi tanah wakaf. Langkah strategis ini bertujuan untuk melindungi aset-aset keagamaan dari ancaman sengketa atau konflik lahan di masa mendatang.
Dalam pernyataannya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya kepedulian terhadap legalitas rumah ibadah. Beliau menekankan bahwa sangat disayangkan jika rumah pribadi telah memiliki sertipikat, namun aset keagamaan atau “Rumah Tuhan” justru belum mendapatkan kepastian hukum yang serupa melalui sertipikasi yang sah.
Berdasarkan data saat ini, dari total sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di Provinsi NTB, baru sekitar 50 persen yang telah bersertipikat. Tanpa adanya sertipikat, tanah wakaf dinilai sangat rentan terhadap risiko konflik, terutama apabila nilai ekonomi tanah di wilayah tersebut terus mengalami peningkatan seiring waktu.
Sebagai upaya percepatan, Kementerian ATR/BPN mendorong pembentukan tim khusus serta pelibatan akademisi melalui program KKN Tematik mahasiswa. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan perguruan tinggi, sertipikasi tanah wakaf di NTB ditargetkan dapat tuntas secara menyeluruh dalam kurun waktu satu tahun.
