SENDAWAR.- Tim dari Kepolisian Daerah ( Polda) Kalimantan Timur melakukan pengecekan lapangan atas laporan yang di sampaikan oleh Aliansi Penyelamat Hutan ( APH ) Kutai Barat terkait aktivitas Ilegal Mining atau yang lebih dikenal dengan sebutan Koridor di Bumi Tana Purai Ngeriman.
Tim Polda dengan didampingi APH Kubar,melakukan pengecekan ke sejumlah titik diantaranya penumpukan batu bara yang diperkirakan ada 30.000 metrik ton di pelabuhan BBM yang ada di Kampung Jelemuq kecamatan Tering, Pelabuhan Royoq di kampung Sekolaq Oday kecamatan Sekolaq Darat, kedua pelabuhan tersebut milik Pemkab Kutai Barat.
Sekretaris Jenderal ( Sekjen) APH Kubar, Alsiyus mengapresiasi positif Polda Kaltim yang telah menurunkan timnya untuk mengecek laporan APH Kubar terkait masalah tambang batubara di Kutai Barat dan ini merupakan kali pertama melibatkan APH Kubar.
Alsiyus menilai ini salah satu bukti keseriusan Kapolda Kaltim yang baru dalam menangani masalah tambang ilegal ini terlihat dari tim Polda yang responsif begitu ada laporan masuk di Polda langsung turun melakukan pengecekan.
“Nah tinggal kita tunggu gebrakan dari Kapolda Kaltim yang baru untuk melakukan penindakan yang nyata yang dilihat masyarakat,” tambahnya.
Harapannya kasus ini nanti bisa sampai ke pengadilan proses hukum, supaya ada kepastian hukum karena Kutai Barat ini sekarang ini kan darurat tambang ilegal.
Lanjutnya akan sangat memprihatinkan jika tambang ilegal ini tidak ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum, tentunya bangsa Indonesia dan masyarakat Kutai Barat akan rugi.
“Nah masyarakat tentu bertanya kenapa kita ingin kasus ini ditangani dengan serius, salah satu alasannya adalah pemerintah ingin melanjutkan membangun pelabuhan tersebut, tentu prosesnya akan terganggu jika masalah tersebut belum diselesaikan,” tegasnya.
Untuk diketahui saat ini pemerintah kabupaten Kutai Barat tengah berproses persiapan untuk melanjutkan kembali pembangunan pelabuhan Royoq.
Penulis : Lie.Â
