KANALBORNEO.COM, RIAU.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya integritas dan orientasi pelayanan publik bagi seluruh jajaran pegawai BPN. Pesan kuat ini disampaikan dalam acara Silaturahim dan Ceramah Keagamaan yang digelar di Pondok Pesantren Ma’had Az-Zahra, Bangkinang, Provinsi Riau, pada Rabu (22/04/2026).
Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau tersebut juga menghadirkan pendakwah kondang, Ustaz Abdul Somad (UAS). Kehadiran UAS memberikan nuansa spiritualitas dalam arahan birokrasi yang disampaikan oleh Menteri Nusron.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh insan pertanahan harus berorientasi pada kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi sekat birokrasi yang justru menghambat kepentingan warga dalam mengurus legalitas aset mereka.
“Sebagai instansi yang berfokus pada pelayanan publik, Kementerian ATR/BPN beserta seluruh jajaran diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang tidak mempersulit, melainkan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nusron Wahid.
Lebih lanjut, Nusron menggarisbawahi bahwa jabatan bukanlah sekadar posisi struktural, melainkan sebuah amanah besar. Ia mengingatkan jajarannya bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari.
Tanggung Jawab Administratif: Memastikan semua prosedur berjalan sesuai hukum dan aturan yang berlaku.
Tanggung Jawab Moral: Menjaga etika profesi dan kejujuran dalam melayani.
Tanggung Jawab Spiritual: Menyadari bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kunjungan kerja ke Bangkinang ini merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat soliditas internal sekaligus memastikan transformasi digital dan percepatan sertifikasi tanah di daerah berjalan tepat sasaran.
Menteri Nusron berharap, melalui siraman rohani dan arahan langsung ini, jajaran BPN Riau dapat bekerja lebih progresif dan humanis. Dengan pelayanan pertanahan yang cepat dan transparan, diharapkan konflik agraria dapat diminimalisir dan ekonomi masyarakat Riau dapat tumbuh lebih pesat melalui kepastian hukum hak atas tanah.
