KANALBORNEO.COM, JAKARTA –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan strategis kepada seluruh jajaran Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi se-Indonesia. Pengarahan khusus ini difokuskan pada pematangan persiapan menyambut transformasi besar layanan pertanahan yang dijadwalkan resmi beroperasi pada 24 September 2026 mendatang.
Langkah konsolidasi nasional tersebut dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan lintas instansi ini membahas kesiapan teknis, penyelarasan regulasi, serta penguatan sinergi guna memastikan transisi sistem layanan pertanahan berjalan lancar tanpa kendala berarti di lapangan.
Transformasi layanan pertanahan ini dihadirkan sebagai komitmen nyata Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan birokrasi yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem yang lebih modern, masyarakat diharapkan dapat menikmati kemudahan pengurusan dokumen pertanahan dengan kepastian waktu dan biaya yang terukur.
Jajaran Kantor Pertanahan di daerah, termasuk di Kabupaten Kutai Barat, turut bersiap mengimplementasikan kebijakan nasional ini secara optimal. Semangat reformasi birokrasi melalui transformasi layanan tersebut diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan publik, sejalan dengan visi Kementerian ATR/BPN menuju pelayanan berkelas dunia yang profesional dan terpercaya.#Randy
