KANALBORNEO.COM,JAKARTA-
Upaya pembenahan tata kelola pertanahan nasional terus didorong lewat penguatan basis data yang terpadu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya menyatukan data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah ke dalam satu sistem yang terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Pertanahan yang digelar oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring, Kamis (8/10/2026).
Integrasi ketiga elemen data tersebut dinilai menjadi kunci utama untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan tata ruang serta penataan wilayah yang selama ini kerap memicu konflik pertanahan. Dengan data yang saling terhubung, penetapan kebijakan ruang dan penilaian tanah di daerah dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan akurat.
Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, penilai independen, dan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung perencanaan pembangunan wilayah yang berkeadilan.#
