KANALBORNEO.COM, JAKARTA
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama jajaran pimpinan Kementerian dan Lembaga terkait, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Rakor yang diselenggarakan di gedung parlemen ini berfokus pada pembahasan krusial mengenai berbagai konflik agraria yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, sekaligus mematangkan langkah-langkah taktis dan strategis untuk penanganannya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif dalam mengurai benang kusut sengketa pertanahan. Konflik agraria yang kerap melibatkan masyarakat dan berbagai pihak memerlukan penanganan yang komprehensif, cepat, dan berkeadilan.
Strategi Penanganan: Penguatan koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk mempercepat penyelesaian sengketa agraria secara tuntas.
Komitmen Pelayanan: Mewujudkan reformasi agraria yang berpihak kepada kepentingan rakyat serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah.
Langkah sigap ini merupakan bagian dari visi besar Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan terpercaya. Semangat ini sejalan dengan kampanye transformasi birokrasi #Rasyid
