KANALBORNEO.COM, SENDAWAR-
Gelombang efisiensi tengah melanda sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Kalimantan Timur. Kebijakan pemerintah melalui pemangkasan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 memicu reaksi berantai, memaksa perusahaan tambang di wilayah Kutai Barat mengambil langkah taktis dengan merumahkan ribuan karyawannya.
​Pemangkasan volume produksi ini merupakan langkah intervensi pemerintah guna mengendalikan oversupply (kelebihan pasokan) yang belakangan ini menekan harga komoditas di pasar global. Namun, penyesuaian ini berdampak langsung pada operasional perusahaan di lapangan.
​
​Hingga saat ini, tercatat lebih dari 2.000 karyawan di Kutai Barat telah dirumahkan oleh berbagai perusahaan kontraktor. Konsekuensi dari kebijakan ini terlihat jelas: operasional tambang diperlambat, puluhan ribu alat berat kini terparkir, dan ribuan pekerja terancam kehilangan mata pencaharian.
​Situasi ini menciptakan kekhawatiran baru akan perlambatan geliat ekonomi di Bumi Tana Purai Ngeriman.
​
​Di tengah ketidakpastian tersebut, sejumlah perusahaan kontraktor pertambangan berupaya mengatur strategi agar dampak sosial tidak meluas. Salah satunya adalah PT Pamapersada Nusantara (PAMA) TCMM.
​Pihak perusahaan mengakui bahwa merumahkan karyawan menjadi opsi yang tak terelakkan lantaran kuota produksi tahun ini telah terpenuhi. Meski demikian, ada pemilahan ketat dalam kebijakan tersebut.
​Project Manager PT Pamapersada Nusantara TCMM, Saptodewo, melalui CSR Officer PT Pama, Sabinus, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan dengan pertimbangan yang sangat cermat untuk melindungi warga setempat.
​”Yang kami rumahkan adalah karyawan yang statusnya dari luar atau karyawan kiriman, tidak untuk karyawan lokal. Kami sangat menjaga agar pekerja lokal tetap bisa bekerja,” jelas Sabinus saat dikonfirmasi pada Jumat (10/7/2026).
​
​Menurut Sabinus, kebijakan ini bukan sekadar efisiensi biaya—seperti pemangkasan biaya transportasi, akomodasi, dan tunjangan rotasi bagi pekerja luar daerah—tetapi juga upaya krusial untuk menjaga stabilitas sosial.
​Dengan tetap mempertahankan warga asli Kutai Barat sebagai pekerja, perusahaan berharap roda perekonomian masyarakat tetap berputar di tengah melambatnya produksi tambang.
​”Kebijakan ini membantu mempertahankan daya beli masyarakat di sekitar wilayah operasional. Karena karyawan lokal tetap memiliki penghasilan, setidaknya aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar tambang tetap terjaga,” tambah Sabinus.
Saat ini, dunia usaha di Kutai Barat masih berada dalam fase “menunggu”. Banyak perusahaan kontraktor lain yang masih menanti revisi RKAB 2026 dari pemerintah.
​Sembari menunggu kejelasan kebijakan, efisiensi menjadi “obat pahit” yang harus ditelan oleh industri pertambangan demi menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah dinamika pasar global yang kian menantang.#DN
