KANALBORNEO.COM, JAKARTA.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen serius pemerintah dalam membentengi ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Langkah konkret diambil dengan memperketat aturan alih fungsi lahan sawah guna menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi bersama pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah yang digelar di Palu, Rabu (01/04/2026), Menteri Nusron menyampaikan bahwa alih fungsi Lahan Baku Sawah (LBS) kini dibatasi dengan sangat ketat.
Proteksi Lahan Secara Masif
Berdasarkan kebijakan terbaru, pemerintah menetapkan bahwa:
Maksimal 11% lahan sawah yang diperbolehkan untuk dialihfungsikan ke penggunaan lain.
Minimal 89% Lahan Baku Sawah (LBS) wajib dipertahankan dan dilindungi secara absolut.
Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Aturan ini lahir sebagai respons strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di dalam negeri, mengingat dinamika global yang saat ini sulit diprediksi.
“Langkah ini menjadi krusial agar kebutuhan pangan rakyat tetap terpenuhi. Kita tidak boleh membiarkan lahan produktif hilang begitu saja di tengah ancaman krisis pangan dunia,” ujar Nusron Wahid.
Mendorong Penetapan LP2B di Daerah
Selain membatasi alih fungsi, Kementerian ATR/BPN juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini bertujuan untuk:
Kepastian Hukum: Memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik lahan pertanian agar tidak tergerus ekspansi industri atau pemukiman yang tidak terkendali.
Fondasi Ketahanan Pangan: Memastikan Indonesia memiliki basis produksi pangan yang stabil untuk jangka panjang.
Sinkronisasi Target: Menyelaraskan tata ruang daerah dengan target swasembada pangan nasional.
