KANALBORNEO.COM, SENDAWAR-
Upaya pengakuan dan perlindungan wilayah Hutan Masyarakat Adat (MHA) Juaq Asa memasuki babak krusial. Pada Selasa (14/07/2026), tim verifikasi gabungan yang terdiri dari perwakilan Bank Dunia, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan peninjauan lapangan langsung ke kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung, Kutai Barat.
Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk memvalidasi aspek administratif sekaligus meninjau secara nyata kondisi keanekaragaman hayati dan praktik konservasi yang dijalankan oleh masyarakat adat setempat melalui kearifan lokal.
Kedatangan tim disambut hangat oleh Petinggi Juaq Asa, Herkolanus, beserta seluruh lapisan masyarakat adat. Sambutan ini mencerminkan keterbukaan dan komitmen kuat masyarakat Juaq Asa dalam menjaga warisan sumber daya alam yang dikelola secara turun-temurun.
Petinggi Juaq Asa, Herkolanus, mengungkapkan bahwa verifikasi ini memiliki arti penting bagi masa depan program pemberdayaan masyarakat di kampungnya. Ia berharap hasil kunjungan ini dapat melancarkan kembali dukungan dana melalui skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
“Kami berharap hasil pertemuan hari ini menjadi jalan bagi masyarakat hukum adat Kampung Juaq Asa untuk terus menerima manfaat dari skema FCPF. Dana ini sudah kami terima pada 2024 dan kami berharap dapat berlanjut kembali tahun ini. Dana tersebut sangat vital bagi keberlangsungan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat serta pengembangan sosial di kampung kami,” ujar Herkolanus.
Kunjungan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan proses verifikasi berjalan komprehensif. Berikut adalah daftar tim yang melakukan peninjauan lapangan:
Perwakilan Bank Dunia, Evan Syiem (Climate Finance Specialist), Dayu Amurwanti (Spesialis SDA), Tammya Purnomo (Konsultan), Ibnu Najib (Penerjemah).
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) – PMU, Hatif Hawari Saputra, Susi Handayani, Rahmadha Syah, Fabian Putri
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Ren Giat Bagus Permana (Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Direktorat Mobilisasi Sumber Daya PPI),Kalil Rahmi Hassan (Perencana Ahli Pertama, Direktorat Mobilisasi Sumber Daya.
Serta PPI)Pendamping:Benedikta Nemi (Pengurus Harian Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara / AMAN Kutai Barat)
Kehadiran tim gabungan ini diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi MHA Juaq Asa. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat atas Hutan Adat Hemaq Beniung, masyarakat Juaq Asa optimis dapat terus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui dukungan dana berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat adat dalam menjaga hutan Indonesia sebagai aset global.#AR
