KANALBORNEO.COM, JAKARTA.
Pemerintah pusat mengambil langkah progresif demi mengamankan kedaulatan pangan nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, resmi menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) terkait tata ruang daerah.
Kebijakan strategis ini mengatur tentang Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.
Langkah ini diterbitkan sebagai upaya terobosan untuk memangkas jalur birokrasi yang selama ini dinilai menghambat perlindungan lahan produktif. Melalui SEB ini, Pemerintah Daerah (Pemda) kini memiliki payung hukum kuat untuk langsung mengintegrasikan data LP2B ke dalam dokumen tata ruang mereka.#
