KANALBORNEO.COM, JAKARTA.
Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengamankan sektor agraria dan memperkuat fondasi pangan nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, resmi menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) di Jakarta, Jumat (19/06/2026).
Surat Edaran Bersama tersebut mengatur tentang pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai sebagai terobosan hukum untuk mengatasi lambatnya birokrasi penataan ruang di daerah.
Kebijakan ini diterbitkan khusus untuk mempercepat integrasi lahan pertanian produktif ke dalam dokumen tata ruang daerah. Selama ini, perlindungan lahan sering kali terkendala karena harus menunggu proses revisi RTRW yang memakan waktu lama.
Dengan adanya SEB ini, Pemerintah Daerah (Pemda) kini memiliki wewenang untuk langsung menetapkan dan membentengi lahan pertanian pangan sebagai bagian dari perencanaan ruang wilayah mereka, tanpa perlu menanti ketukan palu revisi total RTRW.
Kementerian ATR/BPN optimistis bahwa integrasi yang dipercepat ini akan membawa dampak positif yang masif bagi pembangunan daerah, antara lain:
Penyelamatan Lahan Produktif: Menekan laju alih fungsi lahan pertanian (konversi menjadi area komersial atau pemukiman) yang tidak terkendali.
Akselerasi Ketahanan Pangan: Menjamin ketersediaan pasokan pangan nasional jangka panjang melalui kepastian luas lahan tanam.
Fleksibilitas Pembangunan Daerah: Memberikan ruang bagi Pemda untuk merancang pembangunan infrastruktur atau ekonomi secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan sektor pangan.
Melalui kebijakan ini, sinergi antara pusat dan daerah diharapkan semakin solid. Kantor-kantor pertanahan di seluruh Indonesia, termasuk di tingkat kabupaten seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, bersiap mengawal implementasi kebijakan ini di lapangan demi terwujudnya pelayanan tata ruang yang transparan dan profesional.#R
